Empat Teori Pers dan Sistem Pers Indonesia
dosen: Abdul Malik
•
Arti Penting Pers dalam
Sistem Komunikasi
Sistem
pers adalah subsistem dari sistem komunikasi. Ia memiliki karakteristik
tersendiri dibandingkan dengan sistem lain. Dan unsur yang paling penting dalam
sistem pers adalah media massa baik cetak maupun elektronik. Media massa
menjalankan fungsi untuk mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Lewat
media massa pula berbagai inovasi atau pembaruan dapat dilaksanakan oleh
masyarakat.
Marshall
Mc Luhan menyebutnya sebagai the extension man (media adalah eksistensi
manusia). Dengan kata lain media adalah perpanjangan dan perluasan dari
keamampuan jasmani dan rohani manusia. Berbagai keinginan, aspirasi, pendapat,
sikap perasaan manusia bisa disebarluaskan melalui pers.
Menurut
Wilbur Schramm, pers berfungsi sebagai pengamat, forum, dan guru. Artinya,
setiap hari pers memberikan laporan, ulasan mengenai kejadian, menyediakan
tempat (forum) bagi masyarakat untuk mengeluarkan pendapat secara tertulis dan
turut mewariskan nilai-nilai ke masyarakat dari generasi ke generasi.
Selain
itu, pers juga memiliki dua sisi kedudukan. Pertama, sebagai medium
komunikasi yang tertua dibanding medium yang lain. Kedua, pers sebagai lembaga
kemasyarakatan atau institusi sosial dan merupakan bagian integral dari
masyarakat.
•
Empat Teori Pers
Setiap
negara memiliki sistem persnya sendiri-sendiri dikarenakan perbedaan dalam
tujuan, fungsi, dan latar belakang sosial politik yang menyertainya. Akibatnya
berbeda dalam tujuan, fungsi, dan latar belakang munculnya pers, dan sekaligus
berbeda dalam mengaktualisasikannya. Nilai, filsafat hidup dan ideologi suatu
negara juga telah berperan besar dalam mempengaruhi sebuah pers.
Ini
juga berarti bahwa sistem yang dikembangkan juga berbeda, termasuk di dalamnya
adalah sistem persnya. Erat kaitannya dengan itu, pola hubungan segi tiga
antara pemerintah, pers dan masyarakat juga berbeda.
Salah
satu alasan kenapa kita perlu mempelajari berbagai macam sistem pers adalah
untuk mengetahui sekaligus melakukan perbandingan antar-sistem pers. Di samping
itu, agar kita menjadi lebih tahu di mana posisi sistem pers Indonesia.
•
Teori Otoriter (Authoritarian Theory)
•
Teori atau sistem pers otoriter dikenal sebagai sistem pers paling tua,
lahir abad 15-16 pada masa pemerintahan
absolut.
•
Pemerintah menguasai sekaligus mengawasi media. Berbagai kejadian yang
akan diberitakan dikontrol pemerintah karena kekuasaan raja sangat mutlak.
•
Negara (dengan raja sebagai kekuatan) adalah pusat segala kegiatan.
Karena itu, individu tidaklah penting, yang lebih penting adalah negara sebagai
tujuan individu.
•
Mussolini (Italia) dan Adolf Hitler (Jerman) adalah dua penguasa yang
mewarisi sistem pers otoriter.
Fungsi
Media
Dalam
sistem yang otoriter maka media harus mendukung kebijakan pemerintah yang
berkuasa. Di bawah kebijakannya ini negara secara aktif berpartisipasi dalam
proses komunikasi dan menggunakan media massa sebagai alat penting untuk
mencapai tujuannya.
Kepemilikan
Media Massa
Kaum Tudor di
Inggris pada abad 16 memberikan hak-hak paten yang sifatnya eksklusif kepada
orang-orang pilihan yang memonopoli bidang penerbitan dan mengeruk keuntungan
sepanjang mereka tidak berusaha menggoncangkan pemerintah.
Sistem
Pengawasan
Di samping
pemberian hak paten juga dikeluarkan sistem lisensi atau perizinan untuk karya
perseorangan, terutama dalam masalah agama dan politik. Mereka harus
menyerahkan hasil karya kepada wakil pemerintah yang dianggap tahu mengenai
tujuan pemerintah.
Cara
lain adalah dengan pendakwaan melalui pengadilan atas pelanggaran peraturan
yang telah diterima oleh umum. Pengkhianatan dan penghasutan merupakan landasan
untuk menuntut mereka yang dicurigai telah menyebarkannya.
Ada
tiga kategori tindakan yang dapat digolongkan sebagai pengkhianatan, yaitu: (1)
usaha menggulingkan negara; (2) terlibat dalam kegiatan yang dapat mengarah
pada penggulingan negara; (3) mendukung dan menganjurkan kebijaksanaan yang
dapat mengarahkan pada penggulingan negara. Hukuman bagi pengkhianatan biasanya
adalah hukuman mati sebagai senjata ampuh untuk membungkam pendapat yang
menyerang pemerintah.
Metode
pengawasan lain adalah dengan menerapkan sistem pajak khusus yang dirancang
untuk membatasi sirkulasi atau keuntungan yang diperoleh karena menjual barang
cetakan terutama surat kabar.
Yang
Diizinkan dan Dilarang
Yang
diizinkan adalah semua hal yang mendukung dan mengembangkan tujuan dan
kebijakan negara. Sebaliknya, hal-hal yang bersifat mengkritik pemerintah
dilarang. Dan hal yang sama sekali dilarang adalah yang menyangkut penggulingan
penguasa
•
Teori Liberal
(Libertarian Theory)
•
Sistem pers liberal (libertarian) berkembang abad 17-18 sebagai akibat munculnya revolusi
industri, dan adanya tuntutan kebebasan pemikiran di Barat yang disebut aufklarung
(pencerahan).
•
Penyebabnya: (1). Penemuan
geografis yang menghasilkan perluasan pikiran manusia terutama
penemuan-penemuan ilmiah; (2). Kehadiran kelas menengah Eropa di mana
kepentingan kelas komersial berkembang dan menuntut pertikaian agama dihentikan.
Sementara itu, hak khusus para bangsawan dibatasi.
•
Esensi dasar sistem ini memandang manusia mempunyai hak asasi dan
meyakini bahwa manusia akan bisa mengembangkan pemikirannya secara baik jika diberikan kebebasan. Manusia
dilahirkan sebagai makhluk bebas yang dikendalikan akal dan bisa mengatur
sekelilingnya untuk tujuan yang mulia.
•
.
•
Kebebasan adalah hal utama dalam mewujudkan esensi dasar itu, sedangkan
kontrol pemerintah dipandang sebagai manifestasi ‘pemerkosaan’ kebebasan berpikir.
Karena itu pers harus diberi tempat sebebas-bebasnya untuk membantu mencari
kebenaran. Kebenaran akan diperoleh jika pers diberi kebebasan sehingga kebebasan pers menjadi tolak ukur
dihormatinya hak bebas yang dimiliki manusia
•
Teori ini bertolak belakang dengan teori otoriter karena teori pers
liberal lebih dikuasai oleh golongan pengusaha bermodal besar.
Status
dan Fungsi Media Massa
•
Media massa dalam konsep liberal berfungsi sebagai penyampai informasi
dan hiburan kepada masyarakat.
•
Pers mendukung perkembangan ilmu dan ekonomi, yaitu fungsi pemasaran
dari barang-barang atau produk yang diiklankan.
•
Pers sebagai lembaga politik (pengawas) yang bertugas menjaga agar
pemerintah tidak melampaui batas wewenangnya.
•
Dalam sistem ini, media dikuasai swasta dan tidak menerima bantuan
pemerintah. Alasannya, dengan menerima bantuan, pemerintah akan menguasai
kegiatan perusahaan pers seperti halnya dengan konsep otoriter.
Fungsi
Pengawasan
Menurut
anggapan konsep liberal, lebih sedikit keterlibatan pemerintah dalam kegiatan
komunikasi pers adalah lebih baik. Meski demikian, negara-negara yang menganut
konsep liberal masih dapat mengawasi pers melalui sistem pos yang
mendistribusikan media massa. Ada juga negara yang membatasi penggunaan telepon
dan telegram. Sistem lain adalah pengawasan melalui bsistem impor-ekspor bagi
media massa yang menggunakannya, terutama yang masih menggunakan pajak.
Di
samping sistem di atas, masih ada cara lain yang dapat dilakukan negara untuk
membatasi kebebasan pers, yaitu melalui sistem peradilan. Di Amerika Serikat,
kedudukan badan-badan peradilan di atas segalanya. Mereka tidak dapat mengadili
pers, dan dapat menentukan sejauhmana batas pemerintah dalam menerapkan
kekuasaannya atas media massa.
•
Teori Komunis (Communist Theory)
•
Sistem pers komunis (sering disebut
sistem pers “totaliter Soviet/Soviet Totalitarian” atau “pers Komunis
Soviet/Soviet Communist”) berkembang karena munculnya negara Uni Soviet yang
berpaham komunias pada awal abad ke-20.
•
Sistem ini dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx tentang perubahan
sosial yang diawali oleh dialektika Hegel.
•
Pers dalam sistem ini merupakan alat pemerintah atau partai dan menjadi
bagian integral dari negara. Pers menjadi alat atau organ partai yang berkuasa
(Partai Komunis Uni Soviet).
•
Dengan demikian, segala sesuatu ditentukan oleh negara (partai). Kritik diizinkan sejauh
tidak bertentangan dengan ideologi
partai. Media massa melakukan yang terbaik untuk partai yang ditentukan oleh
pemimpin partai.
Menurut sistem ini, pers harus melayani
kepentingan kelas dominan dalam masyarakat, yakni proletar. Pers harus menjadi collective
propagandist, collective agitator, collective organizer. Adapun kaum
proletar diwakili oleh partai komunis. Fungsi pers adalah indoktrinasi massa,
pendidikan atau bimbingan massa yang dilancarkan partai.
Sistem
Pengawasan
Tanggung
jawab utama untuk mengawasi pers Soviet ada di tangan partai, tidak pada
pemerintah. Partai melaksanakan pengawasannya dengan tiga cara. Pertama,
Departemen Propaganda dan Agitasi menempatkan redaksinya ke berbagai tingkatan
disertai penetapan tugasnya. Pemilihan redaksi didasarkan atas pertimbangan
bahwa secara politis mereka dapat dipercaya. Biasanya diambil orang dari partai
karena mereka lebih dipercaya kemampuan politiknya, di samping pengetahuannya
tentang Marxisme. Jadi, bukan atas dasar profesional.
Kedua,
Partai mengeluarkan sejumlah besar arahan yang menentukan bahan penyajian untuk
pers melalui Departemen Propaganda dan Agitasi. Isinya sebagian besar merupakan
bahan “siaran pers”, surat-surat dari pimpinan partai, pemerintahan, pidato
pejabat, dan dokumen resmi partai dan pemerintah.
Ketiga,
partai berwenang mengkritik dan menilai pers dengan tanggung jawab yang sangat
serius. Ada sebuah komite pada tiap-tiap tingkatan partai yang berwenang menilai dan mengkritik pers sesuai
tingkatannya.
Perbandingan
dengan Teori Pers Otoriter
Meskipun
konsep pers komunis lahir dari pemikiran teori otoriter yang lahir sebagai
teori tertua, dalam perkembangannya antara kedua teori tersebut memiliki
perrbedaan sebagai berikut:
1.
Dalam teori otoriter pers adalah alat penguasa, sedang dalam teori komunis
media adalah bagian dari partai yang berkuasa dan merupakan milik negara.
2. Pers otoriter melaksanakan kepercayaan yang
diberikan penguasa dengan memperoleh imbalan baik berupa fasilitas maupun
keuntungan. Pers komunis motif tersebut
ditiadakan, imbalannya adalah bentuk akibat pada pikiran publik seperti sifat
ortodoksnya dan keahliannya dalam mempropagandakan tujuan partai.
3.
Pers otoriter tidak diizinkan mengkritik kelemahan penguasa atau berfungsi
negatif, pers komunis berfungsi positif dalam arti bebas mengundang kritik dari
penguasa dalam batas meningkatkan program dan dan efisiensi kerja sebagai alat
partai.
4.
Tugas pers otoriter adalah bagaimana mempertahankan kekuasaan pemerintahan yang
berkuasa, teori pers komunis justru menggulingkan kapitalisme dan borjuis untuk
mencapai tujuan masyarakat tanpa kelas.
5.
Pers otoriter bertugas mempertahankan kelas feodal, pers komunis sebaliknya.
Pers komunis berusaha membangun konsep kesejahteraan dengan masyarakat tanpa
kelas.
6.
Pers otoriter sedikit terintegrasi dalam kegiatan dengan pemerintah, pers
komunis secara menyeluruh terintegrasi.
•
Teori Tanggung Jawab Sosial
(Social Responsibility Theory)
•
Sistem pers tanggung jawab sosial (social responsibility) muncul awal
abad ke-20 sebagai protes terhadap kebebasan mutlak dari libertarian yang
mengakibatkan kemerosotan moral masyarakat.
•
Dasar pemikirannya adalah sebebas-bebasnya pers harus bisa bertanggung
jawab kepada masyarakat tentang apa yang diaktualisasikan.
•
Sistem ini muncul di Amerika Serikat ketika kebebasan yang telah
dinikmati oleh pers Amerika selama dua
abad lebih dinilai harus diadakan pembatasan atas dasar moral dan etika.
•
Penekanan pada tanggung jawab sosial
dianggap penting untuk menghindari kemungkinan terganggunya ketertiban
umum. Sistem ini juga lebih menekankan
pada kepentingan umum dibanding dengan kepentiangan pribadi.
Sebagai
konsekuensi dari tanggung jawab sosial ini, pada tahun 1923 masyarakat penerbit
surat kabar di Amerika merumuskan kode etik jurnalistik. Kode etik ini
mengimbau agar surat kabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat,
ketulusan, kejujuran, tidak memihak, bermain seimbang, sopan, dan menghormati
kehidupan pribadi atau perseorangan. Kode etik ini pada akhirnya mengilhami
lahirnya kode etik industri film pada tahun 1930, Kode etik radio pada tahun
1937, dan kode etik televisi pada tahun 1952.
Kebebasan
Menurut Liberal dan Tanggung Jawab Sosial
Libertarian
lahir dengan kebebasan yang negatif yang membiarkan setiap orang bebas berusaha
mencapai tujuannya sendiri. Sebaliknya, teori tanggung jawab sosial melihat
kebebasan negatif murni seperti di atas tidak tepat dan tidak efektif.
Kebebasan yang tepat adalah kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab
etik/moral (tanggung jawab sosial).
Download file + gambaran format P.point, klik:
