Besok Warga Duduki DPRD untuk Gelar Sidang Rakyat, PT KS Siap Serahkan Data Karyawan
Dadang Danusiri, mengaku siap memberikan data-data konkrit tentang karyawan PT Krakatau Steel yang merupakan hasil rekrutmen sejak tahun 2006. dihadapan sejumlah pimpinan elemen masyarakat dan anggota DPRD Cilegon yang hadir saat hearing di DPRD Cilegon, Rabu (12/9/12).
Ibrohim Aswadi mengungkapkan, jika kebijakan PT KS dalam hal rekrutmen tidak berpihak pada SDM lokal, maka masyarakat Cilegon akan semakin sulit mendapatkan pekerjaan.
"Data membuktikan, bahwa setiap tahunnya 5000 orang kaum urban datang ke Cilegon. Persaingan akan semakin ketat, karena Cilegon menjadi gula yang manis dan didatangi oleh semut-semut. Kalau kebijakannya seperti ini, mau dikemanakan warga Cilegon nantinya," ungkap Ibrohim.
Ibrohim juga mendesak agar PT KS memberikan data secara lengkap tentang karyawan PT KS hasil rekrutmen yang sebelumnya. Ia juga meminta, kebijakan P KS dalam hal rekrutmen SDM lokal harus dibuat parameter yang jelas, berdasarkan akte kelahiran, kartu keluarga, dan juga KTP.
"Parameternya harus jelas untuk rekrutmen SDM lokal, tidak hanya berdasarkan KTP, tetapi juga akte kelahiran, ijazah asal sekolah, dan kartu keluarga. Agar orang luar yang baru datang dan punya KTP Cilegon, tidak juga langsung bisa dikategorikan SDM lokal," tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Aliansi Rakyat Cilegon Menggugat, Ustadz Sunardi, mengatakan, bahwa besok, Kamis (13/9/12), pihaknya bersama ribuan masyarakat Cilegon akan menggelar sidang rakyat di gedung DPRD Cilegon terkait hasil rekrutmen PT KS.
Ia mengaku sudah mengundang Walikota Cilegon, Ketua DPRD Cilegon, dan juga Direktur Utama PT KS, untuk meminta komitmen bersama untuk memberikan porsi yang jelas untuk SDM lokal dalam hal rekrutmen tenaga kerja.
"Agenda besok tetap jadi, kami akan tetap bergerak untuk meminta agar PT KS menyatakan komitmennya dihadapan rakyat," tuturnya.
Sementara itu, menyikapi hal tersebut, PT Krakatau Steel melalui Direktur SDM dan Umum, Dadang Danusiri, mengaku siap memberikan data-data konkrit tentang karyawan PT Krakatau Steel yang merupakan hasil rekrutmen sejak tahun 2006. Ini dilakukan guna memenuhi tuntutan dari Aliansi Rakyat Cilegon Menggugat yang mengharapkan adanya transparansi atas proses rekrutmen karyawan yang dilakukan oleh PT KS. Hal itu disampaikan Dadang dihadapan sejumlah pimpinan elemen masyarakat dan anggota DPRD Cilegon yang hadir.
Dadang mengatakan, data-data karyawan tersebut akan diserahkan kepada DPRD Cilegon. "Akan kami serahkan ke dewan, memang ini ada positif dan negatifnya kalau ini dibuka. Karena begini, jumlah lowongan sedikit misalkan yang 800 orang kemarin, sedangkan angkatan kerja ini puluhan ribu, ini sama dengan kalau ada satu jabatan disatu tempat sedangkan yang menginginkan ratusan, tentu ini ada kerawanan-kerawanan. Karena itu, kami akan serahkan ke dewan untuk digunakan secara arif dan bijaksana, agar data ini bisa dimanfaatkan dengan baik," ungkap Dadang kepada wartawan usai mengikuti rapat dengar pendapat tersebut.
Terkait keinginan sejumlah elemen masyarakat untuk mengaudit data hasil rekrutmen PT KS, Dadang mengatakan, hal itu tidak memungkinkan.
"Kami siap memberikan data ini melalui mediasi dewan, tetapi kalau kami diaudit tentu ada sistemnya, tidak semua bisa mengaudit perusahaan, karena nanti kami akan direpotkan oleh audit ini," ujarnya.
Dadang juga menolak permintaan elemen masyarakat agar PT KS membatalkan hasil rekrutmen yang dilakukan akhir Juli lalu.
"Saya kira telah kami sampaikan tentang rencana rekrutmen pada awal tahun, dan hasilnya akhirnya akan kami sampaikan di akhir tahun nanti. Jadi, kami tidak perlu membatalkan karena prosedurnya sudah kami lalui, ini hanya masalah komunikasi saja," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Dadang juga menegaskan, bahwa PT KS telah melaksanakan kebijakan rekrutmen tenaga kerja yakni 70 persen dari SDM lokal. Dadang juga berharap situasi saat ini bisa kembali kondusif.
"Dalam kondisi saat ini yang dibutuhkan adalah situasi yang kondusif di masyarakat. Kami akan mengikuti apa yang disepakati dengan pemerintah kota, yang terbaik itu biarkan situasi kondusif, dan biarkan semuanya mencari fakta dan kebenarannya, sementara hal-hal yang kurang akan kami perbaiki. Yang jelas, apa yang kami lakukan saat ini sudah sangat berbeda dari masa lalu, kalau masa lalu itu hanya 20 persen. Saat ini secara policy 70 persen dengan kriteria SDM yang lahir dan sekolah di Banten," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon, Taufiqurrahman, juga sepakat agar PT KS membuka data hasil rekrutmen secara transparan.
"Agar tidak saling mencurigai, PT KS sebaiknya membuka secara transparan dan melampirkan dokumen-dokumen terkait kegiatan rekrutmen," ujarnya. (*)
Penulis
Juki San
Sumber : BCO
Post by (abenk)
0 komentar:
Posting Komentar