POLSTRA-HANKAM
• Falsafah Pertahanan Keamanan Nasional
dalam pembukaan dan batang tubuh UUD’45:
1. kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan.
2. pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
• Adalah hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
• Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
• Asas-asas
• Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan negara yang telah diperjuangkan.
• Upaya pertahanan dan keamanan negara merupakan tanggungjawab dan kehormatan setiap warga negara.
• Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatan.
• Bangsa Indonesia menentang segala macam penjajahan dalam berbagai bentuk dan penampilan, menganut politik bebas aktif.
• Bentuk perlawanan rakyat Indonesia dalam rangka membela serta mempertahankan kemerdekaan bersifat kerakyatan dan kesemestaan.
• Tujuan Hankamnas:
menjamin tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD1945 terhadap segala ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri dan tercapainya tujuan nasional
• Fungsi Hankamnas:
a. Memelihara dan meningkatkan Tannas dengan menanamkan serta memupuk kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara penghayatan dan pengamalan Pancasila dan UUD 1945 sehingga bangsa Indonesia memiliki sikap mental yang meyakini hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga negara yang rela berkorban untuk membela bangsa dan negara serta kepentingannya.
b. Membangun, memelihara, dan mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen Hankamnas, dengan memantapkan kemanunggalan segenap komponen kekuatan Hankamnas dengan seluruh rakyat Indonesia.
c. Mewujudkan seluruh kepulauan nusantara serta yurisdiksi nasionalsebagai suatu kesatuan pertahanan keamanan nasional dalam rangka perwujudan wasantara.
• Sistem Pertahanan Keamanan Nasional:
a. Upaya pertahanan keamanan negara
b. Hakikat hankamnas kita adalah perlawanan rakyat semesta
c. Berdasarkan UU RI No.20 tahun 1988
• A. Upaya pertahanan keamanan negara
1. untuk menghadapi kemungkinan serangan atau invasi dari luar negeri.
2. untuk menghadapi kemungkinan gangguan keamanan dari dalam negeri.
Upaya pertahanan keamanan tersebut diwujudkan dalam SISHANKAMRATA dengan mendayagunakan sumber daya nasional dan prasarana nasional secara menyeluruh, terpadu dan terarah, adil dan merata serta dipersiapkan sedini mungkin.
• B. Hakikat hankamnas kita adalam perlawanan rakyat semesta. Sifat-sifatnya:
1. kerakyatan
2. kesemestaan
3. kewilayahan
Cara mewujudkan perlawanan rakyat semesta adalah dengan mempersenjatai rakyat secara psikis dengan ideolodi Pancasila dan secara fisik dengan keterampilan bela negara yang diselenggarakan oleh negara. Kemanunggalan ABRI dan rakyat merupakan “Conditio Sine qua non” (syarat mutlak).
• Berdasarkan UU RI No. 20 tahun 1988 tentang Pokok Pertahanan dan Kekuatan Hankamnas, ada 4 kelompok:
1. rakyat terlatih, fungsi-fungsinya sbb:
a. Ketertiban umum
b. Perlindungan rakyat
c. Keamanan rakyat
d. Perlawanan rakyat
• 2. Angkatan Bersenjata/TNI
berfungsi selaku penindak dan penyanggah awal terhadap setiap ancaman yang datang dari dalam dan atau luar negeri, dan berkewajiban untuk melatih rakyat bagi pelaksanaan tugas pertahanan keamanan. Sumber ABRI/TNI adalah Rakyat Terlatih yang masuk menjadi anggota ABRI/TNI secara suka rela atau wajib.
• 3. Perlindungan masyarakat (LINMAS)
anggotanya adalah warga negara yang secara suka rela memilih lingkungan ini sebagai tempat berbaktinya. Mereka itu tidak digabungkan dalam komponen Rakyat Terlatih (RATIH), ABRI atau cadangan tentara nasional.
Fungsi Linmas adalah menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam dan bencana-bencana lainnya serta memperkecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda.
• 4. Sumber daya alam, sumber daya buatan, dan prasarana nasional
berdasarkan UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, kekuatan pertahanan negara terdiri dari 3 komponen, yaitu:
• Komponen Utama, adalah TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan
• Komponen Cadangan, adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama
• Komponen Pendukung, adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan
• Dalam konteks UU No. 3 tahun 2002 ini, Kepolisian Negara yang merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat tetap berperan dalam sistem Hankam dan dapat dimasukkan ke dalam komponen cadangan. TNI dan Kepolisian dapat saling memberikan bantuan satu sama lain sesuai dengan TAP MPR No. VIII/MPR/2002.
• Hakikat Hankamnas adalah perlawanan rakyat semesta, dengan pengertian bahwa seluruh rakyat sesuai dengan bidang, kodrat, dan kemampuannya masing-masing diikutsertakan dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan.
• Ada dua konsep dasar dalam mengimplementasikan Hankamnas, yaitu:
a. Konsep pertahanan nasional
b. Konsep keamanan nasional
• A. Konsep pertahanan nasional
ditujukan kepada menggagalkan usaha rencana agresi dan subversi dini musuh dengan jalan menghancurkan dan melumpuhkan musuh:
• Di wilayahnya (kandangnya) sendiri
• Dalam perjalanan menuju Indonesia
• Di ambang pintu masuk wilayah perairan dan udara Indonesia
• Jika musuh berhasil masuk wilayah perairan dan udara Indonesia
• Jika musuh berhasil mengadakan aksi-aksi pendaratan
• Jika musuh berhasil menduduki sebagaian daratan kita dengan serangan balas yang menentukan.
• B. Konsep keamanan nasional
konsep ini ditujukan kepada menggagalkan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan musuh dalam bentuk-bentuk infiltrasi dan subversi di bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan militer di dalam negeri, baik yang ditimbulkan oleh kekuatan-kekuatan asing maupun oleh kekuatan-kekuatan dalam negeri sendiri dengan jalan melancarkan operasi-operasi keamanan secara gabungan
• Dengan terbitnya UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI maka konsep keamanan berada di bawah kewenangan POLRI
• POLITIK HANKAM
ialah asas haluan, usaha, serta kebijaksanaan tindakan negara dalam bidang Hankam tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan,dan pengendalian), serta penggunaan secara totalitas potensinasional untuk mencapai tujuan nasional.
• Keamanan nasional (memelihara suasana aman dan damai) merupakan prasyarat bagi kelancaran dan keberhasilan Bangnas.
• Tujuan Hankamnas ialah menjamin tercegah atau teratasinya hal-hal yang langsung atau tidak langsung “mengancam” keamanan jalannya dan keberhasilan bangnas.
• Ancaman tsb dapat berupa gangguan keamanan dalam negeri, ancaman terhadap kemerdekaan, kedaulatan dan integritas wilayah nasional, sedangkan ancaman yang tidak langsung ialah “keamanan Asia Tenggara atau negara tetangga lainnya yang dapat berimplikasi terhadap keamanan dan kestabilan dalam negeri Indonesia”.
• Dalam pertimbangan-pertimbangan menentukan upaya dancara mencapai tujuan Hnakamnas digunakan landasan pemikiran atau prinsip-prinsip yang dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, yaitu:
1. jaminan terhadap ketidakpastian
2. bersandar kepada kemampuan sendiri
3. politik bebas-aktif
4. perdamaian dunia
5. wawasan nusantara (Wasantara)
6. pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Hankamrata)
• KEBIJAKSANAAN HANKAMRATA
didasarkan pada upaya mencegah perang melalui usaha-usaha dalam negeri dan melalui usaha-usaha sosial politik. Usaha-usaha tersebut harus didukung oleh daya tangkal terhadap perang terbatas dan perang revolusioner.
• Daya tangkal pada hakikatnya adalah suatu sarana gunamemaksa pihak lain untuk tidak memerangi Indonesia, dengan menunjukkan kesungguhan kita dalam menangani masalah hankamnas disertai pameran kekuatan dan kemampuan hankamnas sedemikian rupa sehingga lawan-lawan potensial akan kehilangan kemampuan atau enggan untuk memerangi Indonesia.
• STRATEGI PERTAHANAN DAN KEAMANAN
pada hakikatnya adalah tata cara, pembinaan,dan penggunaan kekuatan-kekuatan serta sarana Hankamnas untuk mewujudkan politik Hankamnas, yaitu:
• Pengamanan terhadap sasaran dan tujuan nasional
• Penyempurnaan keefektifan dan integrasi ABRI sehingga dapat menjadi inti kekuatan Hankamnas yang kokoh dan disegani pihak lain
• Penyusunan kekuatan Hankamnas yang ditujukan untuk stabilitas keamanan dan perdamaian di Asia Tenggara khususnya dan dunia pada umumnya.
• Untuk melaksanakan politik Hankamnas tersebut maka strategi yang ditempuh adalah membangun kekuatan “penangkalan” untuk menghadapi gangguan keamanan dalam negeri dan ancaman invasi dari luar.
• Dalam upaya penyusunan strategi tersebut dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip:
1. prinsip ekonomis dan politis
2. mencukupi kebutuhan sendiri
3. dislokasi kekuatan
4. undang-undang dan doktrin
5. penelitian, pengembangan, dan teknologi
6. dwifungsi ABRI
7. manajemen
8. pemanfaatan peluang
• PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN KEKUATAN
1. Sasaran Kekuatan
a. ABRI sebagai kekuatan Hankam
b. ABRI sebagai kekuatan sosial
• 2. Sasaran Kemampuan Hankamnas
a. Kemampuan intelijen strategik
b. Kemampuan pembinaan wilayah
c. Kemampuan lawan subversi
d. Kemampuan lawan kerusuhan massal
e. Kemampuan lawan teror
f. Kemampuan pengamatan laut
g. Kemampuan pengintaian dan perondaan lepas pantai
h. Kemampuan peperangan laut
i. Kemampuan peperangan darat
j. Kemampuan pengamatan udara
• Kemampuan pertahanan udara
• Kemampuan penyerangan udara
• Kemampuan peperangan amfibi
• Kemampuan penyerbuan lintas udara
• Kemampuan peperangan lawan gerilya
• Kemampuan pemindahan strategi
• Kemampuan penertiban masyarakat
• Kemampuan penyelamatan masyarakat
• Kemampuan peperangan hukum
• Kemampuan peperangan wilayah
• 3. Sasaran Program
sektor Hankamnas dibagi 4 sub sektor:
a. Subsektor kekuatan pertahanan
b. Subsektor kekuatan keamanan
c. Subsektor dukungan umum
d. Subsektor bakti ABRI
• Program-program subsektor kekuatan pertahanan:
1. program bala pertahanan wilayah
2. program bala pertahanan puasat
3. program bala cadangan
4. program intelijen dan komunikasi terpusat
5. program angkutan terpusat
• Program-program subsektor kekuatan keamanan:
1. program kepolisian daerah
2. program kepolisian pusat
3. program angkutan terpusat
4. program bantuan keamanan masyarakat
5. program intelijen kepolisian
c. Program-program subsektor dukungan umum
1. program penelitian dan pengembangan
2. program pembekalan dan pemeliharaan terpusat
3. program pendidikan, kesehatan dan kegiatan umum personalia
4. program administrasi dan manajemen
• Subsektor bakti ABRI
Subsektor ini terdiri dari program-program bakti ABRI yang mencakup peningkatan operasi bakti.
• PENGGUNAAN KEKUATAN
pola dasar penggunaan kekuatan Hankamnas yang ditujukan ke dalam mencakup kegiatan sbb:
• Persuasi
ialah usaha mengadakan penggalangan di segala bidang kehidupan sosial dengan maksud untuk menumbuhkan pengertian tentang arah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang telah dituangkan di dalam GBHN dan Repelita.
• 2. Ancaman Langsung
tindakan yang menakut-nakuti dengan peringatan lisan ataupun gerakan. Hal ini disertai dengan tindakan preventif secukupnya sehingga dapat dikendalikan pada suasana persuasif.
• 3. Penghancuran
merupakan tindakan terpaksa, setelah gagal menempuh semua jalan dantidak mungkin lagi untuk mengembalikan pada suasana persuasif. Dalam menghadapi lawan dari luar, tindakan keluar dilakukan berdasarkan politik luar negeri yang bebas aktif untuk diabadikan kepada kepentingan nasional, dengan sejauh mungkin mengadakan musyawarah sebelumnya.
Clik to download file :
(Power Point)
(Power Point)
Semoga Bermanfaat. .!!
Post by (abenk)
0 komentar:
Posting Komentar